Hukum Pidana

Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum yaitu :

  • Asas Teritorialitas (teritorialiteit beginsel)

Ketentuan asas ini tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”, maksudnya yaitu siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia, maka baginya dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam undang-undang Indonesia. Selain itu pada Pasal 3 KUHP juga menyatakan “ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia di atas bahtera Indonesia melakukan tindak pidana”, maksudnya untuk menyatakan suatu kepastian hukum bahwa setiap kapal yang berbendera Indonesia dan bergerak di luar wilayah teritorial, maka aturan pidana terus mengikutinya. Tetapi tidak berarti bahwa kapal yang berbendera Indonesia itu adalah Wilayah Republik Indonesia, hanya saja ukuran yang di pakai dalam hal ini adalah “alat pelayaran” dan “alat udara” Indonesia.

  • Asas Nasionalitas Aktif (actief nationaliteit beginsel)

Asas kepentingannasional dalam aturan pidana disebut “Nasionalitas Aktif” atau “Asas Personalitas (personaliteit beginsel) dan dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, bahwa “Ketentuan dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan :

  1. Salah satu kejahatan yang dituangkan pada Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal 160, 16, 240, 279, 450 dan 451.
  2. Suatu peristiwa yang dipandang sebagai kejahatan yang menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan dapat dipidanakan menurut undang-undang negara tempat perbuatan itu dilakukan.
  • Asas Nasionalitas Pasif (pasief nasionaliteit beginsel)

Asas ini diatur dalam Pasal 4 sub 1e, 2e dan 3e, dan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP. Asas ini disebut “asas perlindungan” yang menentukan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara didasarkan kepada kepentingan hukum dari negara yang bersangkutan. Asas ini adalah didasarkan bahwa tiap-tiap negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya, walaupun dilakukan oleh orang di luar negara tersebut (state’s sovereignty).

  • Asas universalitas (universaliteit beginsel)

Asas ini menentukan bahwa undang-undang hukum pidana dari suatu negara dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban hukum seluruh dunia. Dalam KUHP asas ini tercantum dalam Pasal 4 sub 4e.

*sumber : Hukum Pidana, Syiah Kuala University Press-2009, Mukhlis-dkk.

Pos ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s